Penerapan kebijakan work from home (WFH) di lingkungan pemerintah daerah kini semakin populer, terutama di tengah tantangan finansial yang dihadapi oleh banyak instansi. Dalam konteks ini, Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, mengambil langkah strategis dengan menerapkan WFH setiap hari Jumat untuk aparatur sipil negara (ASN) di jajaran Pemkab Tapsel. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk efisiensi anggaran, tetapi juga untuk menjaga kualitas layanan publik yang tetap optimal.
Pendekatan Bijak dalam Menghadapi Tantangan Anggaran
Gus Irawan Pasaribu menggarisbawahi bahwa langkah ini merupakan respons terhadap arahan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran. Menurutnya, penerapan WFH pada hari Jumat adalah pilihan cerdas yang diharapkan dapat mengurangi beban biaya operasional, termasuk penghematan penggunaan kendaraan dinas.
“Pemkab Tapsel berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan ini. Ini adalah langkah yang bijaksana,” ujarnya saat bertemu dengan sejumlah pihak di Medan.
Percepatan Digitalisasi di Era Pandemi
Gus Irawan menambahkan bahwa situasi selama pandemi COVID-19 telah memicu akselerasi dalam penerapan digitalisasi. Pembatasan yang dihadapi masyarakat mendorong adopsi metode baru dalam bertransaksi, termasuk pembayaran non-tunai. “Dalam kondisi tersebut, kita melihat perkembangan signifikan dalam digitalisasi, terutama di kota-kota besar,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa setelah pandemi, penggunaan metode pembayaran non-tunai terus berlanjut, menunjukkan bahwa masyarakat telah beradaptasi dengan perubahan tersebut.
Menyesuaikan Diri dengan Tantangan Global
Dalam menghadapi ketidakpastian yang diakibatkan oleh situasi geopolitik dan geoekonomi global, Gus Irawan menekankan pentingnya efisiensi di sektor energi. “Kondisi global saat ini menuntut kita untuk lebih efisien dalam penggunaan energi, yang pada gilirannya dapat menghemat devisa negara,” tambahnya.
Penerapan WFH pada hari Jumat diharapkan memberikan dampak positif, seperti pengurangan kemacetan lalu lintas dan berkurangnya emisi gas buang dari kendaraan. Hal ini sejalan dengan upaya untuk mendorong penggunaan layanan digital yang lebih luas.
Menjaga Kualitas Layanan Publik
Meski kebijakan WFH diterapkan, Gus Irawan mengingatkan agar tidak terjadi pengurangan jam kerja bagi ASN. Ia menegaskan pentingnya menjaga kualitas layanan publik. “Jangan sampai ini disalahartikan sebagai pengurangan waktu kerja. ASN tetap harus bekerja lima hari dalam seminggu, hanya satu hari dari rumah,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa WFH tidak seharusnya meningkatkan mobilitas ASN, melainkan harus tetap fokus pada tugas dan tanggung jawab. “Kami akan menyiapkan skema yang memastikan pelaksanaan WFH tidak mengganggu indikator pelayanan publik,” tambahnya.
Implementasi Kebijakan yang Efektif
Gus Irawan menegaskan bahwa Pemkab Tapsel akan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan, termasuk memastikan bahwa layanan kepada masyarakat tidak terganggu akibat penerapan WFH setiap Jumat.
Surat Edaran (SE) dari Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menjadi landasan bagi kebijakan ini. SE tersebut memuat berbagai ketentuan terkait transformasi budaya kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah, termasuk ketentuan mengenai pelaksanaan tugas kedinasan.
Kombinasi WFO dan WFH
Dalam SE tersebut, ASN di daerah diperbolehkan melaksanakan tugas kedinasan dengan kombinasi work from office (WFO) dan work from home (WFH). “Pola kerja WFH diperbolehkan satu hari dalam seminggu, yaitu pada hari Jumat,” kata Tito dalam keterangan resmi.
Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong tercapainya budaya kerja yang lebih efisien dan efektif, serta mempercepat adopsi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan digitalisasi proses birokrasi.
Pengawasan dan Pengendalian WFH
Pentingnya pengendalian dan pengawasan menjadi sorotan dalam pelaksanaan WFH. ASN daerah diminta untuk tetap aktif saat melaksanakan tugas dari rumah, memastikan bahwa kinerja tetap optimal. “Daerah juga diminta untuk membuat skema mekanisme pengendalian dan pengawasan WFH dan WFO,” jelas Tito.
Pada saat yang sama, unit pelayanan publik diharapkan tetap melaksanakan WFO, sementara unit pendukung bisa melaksanakan WFH secara selektif dengan tetap memantau pencapaian target kinerja ASN.
Unit Layanan yang Dikecualikan dari Kebijakan WFH
Beberapa layanan pemerintahan dikecualikan dari kebijakan WFH, antara lain:
- Unit yang menangani kebencanaan
- Ketentraman dan ketertiban umum
- Layanan kependudukan dan pencatatan sipil
- Pelayanan kesehatan
- Layanan pendidikan dan pendapatan daerah
Gus Irawan menegaskan bahwa keberlangsungan layanan publik merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan kebijakan ini. “Kami akan memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik, meskipun ada perubahan dalam cara kerja,” ujarnya.
Evaluasi Berkala dan Pelaporan
Kebijakan ini mulai berlaku sejak 1 April 2026 dan akan dievaluasi secara berkala setiap dua bulan. Para bupati dan wali kota diminta untuk melaporkan pelaksanaan SE tersebut kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
“Gubernur kemudian akan melaporkan pelaksanaan SE kepada Mendagri setiap tanggal 4 bulan berikutnya,” jelas Tito.
Dengan demikian, diharapkan kebijakan WFH setiap Jumat ini tidak hanya menjadi langkah efisien dalam pengelolaan anggaran, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas layanan publik di Tapanuli Selatan. Ini adalah langkah maju menuju transformasi yang lebih baik di lingkungan pemerintahan daerah.
➡️ Baca Juga: Kemendikbud Luncurkan Program Digitalisasi AI
➡️ Baca Juga: Kemah Sastra 2026: 20 Penulis Bersaing dalam Kompetisi dan Acara Kemah
