Di Sulawesi Utara, masalah jalan berlubang dan kerusakan infrastruktur jalan masih menjadi isu serius yang perlu perhatian mendesak. Banyak pengguna jalan mengalami risiko yang tidak seharusnya terjadi akibat kondisi jalan yang kurang memadai, yang pada gilirannya memicu kekhawatiran masyarakat dan mengundang kritik terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulut.
Pengawasan Terhadap Kinerja Dinas PUPR
Dalam konteks ini, Jeane Laluyan, anggota Panitia Khusus (Pansus) untuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulut tahun 2025, tidak segan-segan menyoroti performa Dinas PUPR. Menurutnya, keluhan masyarakat mengenai kondisi jalan yang buruk semakin meningkat, dan hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam pengawasan serta penanganan masalah ini oleh dinas terkait.
“Banyak sekali keluhan yang muncul, terutama yang bisa kita lihat di media sosial. Masyarakat sering mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap akses jalan yang sudah rusak dan berlubang. Apakah kita harus menunggu sampai banyak korban berjatuhan baru kemudian bertindak?” ujarnya dalam sebuah sesi pembahasan Pansus LKPJ dan Perangkat Daerah yang berlangsung pada Senin, 20 April 2026.
Kritik Terhadap Ketidakhadiran Pihak Dinas
Laluyan juga menekankan bahwa selama ini Kepala Dinas PUPR tampaknya tidak pernah turun langsung untuk memeriksa kondisi jalan yang ada. Hal ini menambah kesan bahwa perhatian terhadap masalah ini sangat minim.
“Saya memahami bahwa mungkin ada keterbatasan anggaran, namun kita juga memiliki anggaran untuk pengelolaan jalan provinsi. Ini seharusnya bisa dimanfaatkan dengan lebih baik,” tambahnya.
Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Keselamatan Jalan
Dari sudut pandang legal, Laluyan mengingatkan bahwa ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur tanggung jawab pemerintah untuk menjamin keselamatan pengguna jalan.
“Masyarakat mungkin tidak tahu persis mana yang merupakan jalan provinsi dan mana yang merupakan jalan nasional. Namun, mereka memahami bahwa mereka membayar pajak dan pemerintah punya tanggung jawab untuk memastikan keselamatan mereka,” jelasnya.
- Pemerintah harus proaktif dalam menangani masalah jalan berlubang.
- Anggaran yang ada harus digunakan secara efektif untuk perbaikan.
- Transparansi dalam laporan kinerja Dinas PUPR perlu ditingkatkan.
- Keselamatan pengguna jalan adalah prioritas utama.
- Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai status jalan yang mereka gunakan.
Laluyan menyatakan bahwa meskipun situasi ekonomi saat ini sulit, masyarakat harus melihat adanya tanggung jawab dari pemerintah. “Jika sudah ada jalan yang berlubang dan memakan korban, setidaknya ada dana yang bisa dialokasikan untuk perbaikan. Jangan hanya berdiam diri menunggu apakah itu jalan nasional atau bukan. Kita tidak boleh melempar tanggung jawab seperti itu,” tegasnya.
Respon Dinas PUPR Sulut
Menanggapi kritik yang disampaikan oleh Laluyan, Deicy Paat, Kepala Dinas PUPR Sulut, memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa meski tidak terlihat turun langsung ke lapangan, pihaknya terus melakukan pemantauan dan upaya perbaikan.
“Kami selalu berusaha untuk melakukan perbaikan. Mungkin tidak banyak yang terpublikasi, tetapi kami bekerja keras untuk memastikan situasi tidak semakin parah,” ungkap Paat.
Keterbatasan Anggaran dan Solusi
Paat juga mengakui bahwa anggaran untuk pemeliharaan jalan saat ini sangat terbatas. “Untuk perbaikan satu ruas jalan saja, kami memerlukan dana sekitar 1 miliar. Saat ini, kami hanya bisa mengalokasikan dana sesuai dengan yang tersedia,” jelasnya.
Dengan keterbatasan tersebut, Paat menyerukan agar semua pihak dapat memahami tantangan yang dihadapi Dinas PUPR dalam menangani masalah infrastruktur jalan. Ia berharap kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dapat terjalin demi perbaikan yang lebih baik di masa mendatang.
Peran Masyarakat dalam Mendorong Perbaikan
Sementara itu, penting bagi masyarakat untuk terus menyuarakan masalah yang mereka hadapi terkait infrastruktur jalan. Partisipasi aktif dari warga dapat mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan yang lebih cepat dan tepat dalam menangani isu ini.
“Masyarakat harus tetap kritis dan berperan aktif dalam setiap proses pengawasan. Jika ada jalan yang rusak, kita harus laporkan agar Dinas PUPR bisa segera mengambil tindakan yang diperlukan,” kata Laluyan.
Inisiatif Bersama Untuk Jalan yang Lebih Baik
Inisiatif bersama antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan infrastruktur jalan yang aman dan nyaman. Dinas PUPR harus lebih responsif terhadap laporan masyarakat dan melakukan perbaikan yang dibutuhkan, sementara masyarakat juga harus berperan aktif dalam memberikan masukan dan melaporkan kondisi jalan.
- Adakan forum komunikasi antara masyarakat dan Dinas PUPR.
- Libatkan masyarakat dalam pengawasan proyek perbaikan jalan.
- Fasilitasi pelaporan kondisi jalan melalui aplikasi atau platform digital.
- Berikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban terkait infrastruktur jalan.
- Upayakan transparansi dalam penggunaan anggaran untuk perbaikan jalan.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan masalah jalan berlubang dan kerusakan infrastruktur lainnya dapat diatasi dengan lebih efektif. Kerjasama yang solid antara pemerintah dan masyarakat akan menjadi kunci untuk mencapai perbaikan kinerja Dinas PUPR yang lebih baik di Sulawesi Utara.
➡️ Baca Juga: Aura Farming: Rayyan Arkan Dikha Bocah11 Tahun, Viral dari Nusantara
➡️ Baca Juga: Prediksi Pertandingan PEC Zwolle vs NAC Breda di Eredivisie 22 Maret 2026
