I. Latar Belakang Hukum dan Keputusan Mahkamah Konstitusi
A. Pilkada Kabupaten Serang
Pada Pilkada Kabupaten Serang, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan hasil pemilihan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang. MK memerintahkan PSU di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Serang. Keputusan ini diambil setelah menemukan adanya ketidaknetralan aparat kepala desa yang mempengaruhi pemenangan pasangan calon nomor urut 2, Ratu Rachmatuzakiyah dan Najib Hamas. MK menilai bahwa tindakan tersebut mencederai prinsip keadilan dalam pemilu. news.detik.com+4monitorindonesia.com+4antaranews.com+4regional.kompas.com+1kompas.id+1radarbanten.co.id+3news.detik.com+3news.detik.com+3kompas.id
B. Pilkada Kota Banjarbaru
Di Kota Banjarbaru, MK juga membatalkan hasil Pilkada yang telah dilaksanakan pada 27 November 2024. Hal ini disebabkan oleh diskualifikasi pasangan calon nomor urut 2, Aditya Mufti Ariffin dan Said Abdullah, oleh Bawaslu Kalimantan Selatan atas dugaan pelanggaran administratif. MK menilai bahwa pencoretan pasangan calon tersebut tanpa menyediakan opsi kolom kosong dalam surat suara menghilangkan hak pilih masyarakat, sehingga pelaksanaan pilkada menjadi inkonstitusional. antaranews.com+3kompas.id+3news.detik.com+3kompas.id+2kompas.id+2monitorindonesia.com+2
II. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang
A. Kabupaten Serang
PSU di Kabupaten Serang dilaksanakan pada 24 April 2025. Hasil rekapitulasi menunjukkan pasangan calon nomor urut 2, Ratu Rachmatuzakiyah dan Najib Hamas, memperoleh 583.971 suara (75,91%), sementara pasangan nomor urut 1, Andika Hazrumy dan Nanang Supriyatna, hanya mendapatkan 185.352 suara (24,09%). Jumlah suara sah mencapai 769.323, dengan 21.134 suara dinyatakan tidak sah. monitorindonesia.com+8news.detik.com+8distriknews.com+8distriknews.com+1kompas.id+1
B. Kota Banjarbaru
PSU di Kota Banjarbaru dilaksanakan pada 19 April 2025. Pasangan calon nomor urut 1, Erna Lisa Halaby dan Wartono, memperoleh 56.043 suara (52,15%), sementara kolom kosong mendapatkan 51.415 suara (47,85%). Jumlah total suara sah dan tidak sah mencapai 110.816, dengan 3.358 suara dinyatakan tidak sah. monitorindonesia.com+5kompas.id+5kompas.id+5kompas.id+1kompas.id+1
III. Dinamika Pasca-PSU dan Sengketa Hasil
A. Kabupaten Serang
Pasca-PSU, pasangan Zakiyah-Najib dinyatakan sebagai pemenang. Namun, hasil tersebut tidak serta merta diterima oleh semua pihak. Terdapat pihak yang mengajukan gugatan ke MK dengan alasan bahwa pelaksanaan PSU tidak sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan dan transparansi. Gugatan ini menunjukkan bahwa meskipun PSU telah dilaksanakan, proses demokrasi masih menghadapi tantangan dalam hal kepercayaan publik dan integritas penyelenggaraan.distriknews.com+2news.detik.com+2radarbanten.co.id+2news.detik.com
B. Kota Banjarbaru
Di Banjarbaru, hasil PSU juga menuai kontroversi. Kolom kosong hampir memenangkan pilkada, mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap proses demokrasi yang berlangsung. Beberapa pihak menganggap bahwa kemenangan pasangan calon nomor urut 1 tidak mencerminkan kehendak mayoritas masyarakat, mengingat banyaknya suara yang memilih kolom kosong. Hal ini memicu diskusi tentang efektivitas kolom kosong sebagai opsi dalam sistem pemilu di Indonesia.kompas.id+1news.detik.com+1kompas.id+1kompas.id+1
IV. Dampak terhadap Demokrasi Lokal
A. Integritas Pemilu
Pelaksanaan PSU di kedua daerah ini menunjukkan pentingnya menjaga integritas pemilu. Setiap langkah dalam proses pemilu harus transparan, adil, dan tidak memihak untuk memastikan hasil yang mencerminkan kehendak rakyat. Setiap pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.
B. Partisipasi Masyarakat
Hasil PSU yang menunjukkan tingginya angka suara tidak sah atau memilih kolom kosong mencerminkan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap calon yang tersedia. Hal ini menjadi indikator penting bagi partai politik dan calon pemimpin untuk lebih mendengarkan aspirasi rakyat dan meningkatkan kualitas calon yang diajukan.news.detik.com+1kompas.id+1
C. Pembelajaran untuk Pemilu Mendatang
Kejadian di Kabupaten Serang dan Kota Banjarbaru memberikan pelajaran berharga bagi penyelenggara pemilu dan partai politik. Penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dilaksanakan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, perlu adanya evaluasi terhadap mekanisme pemilu, termasuk opsi kolom kosong, untuk meningkatkan partisipasi dan kepuasan masyarakat.
V. Kesimpulan
Pelaksanaan PSU di Kabupaten Serang dan Kota Banjarbaru menggambarkan dinamika kompleks dalam proses demokrasi di Indonesia. Meskipun bertujuan untuk memperbaiki proses pemilu yang dianggap cacat, PSU tidak serta merta menyelesaikan masalah. Diperlukan komitmen bersama dari semua pihak untuk menjaga integritas pemilu dan memastikan bahwa setiap suara rakyat dihargai dan diperhitungkan. Dengan demikian, demokrasi di tingkat lokal dapat berjalan dengan sehat dan mencerminkan kehendak rakyat.
VI. Sejarah dan Konteks Pilkada Serentak di Indonesia
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak merupakan bagian dari sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia sejak era reformasi. Sistem ini bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dan efektivitas penyelenggaraan pemilu. Namun, dalam pelaksanaannya, Pilkada seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti kecurangan, intervensi politik, serta ketidaknetralan penyelenggara dan aparat pemerintahan.
Di tahun 2024-2025, Pilkada serentak menghadirkan berbagai kasus sengketa hukum, salah satunya di Kabupaten Serang dan Kota Banjarbaru yang akhirnya berujung pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggelar PSU.
A. Pentingnya PSU dalam Demokrasi
PSU dilakukan sebagai upaya memperbaiki ketidakwajaran dalam pemilihan yang sebelumnya telah dilaksanakan. PSU bukan hanya mekanisme administratif, tetapi juga refleksi dari proses demokrasi yang harus dijaga agar hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.
VII. Proses Rekapitulasi PSU di Kabupaten Serang
A. Tahapan Rekapitulasi
Rekapitulasi PSU di Kabupaten Serang dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat TPS, kemudian kecamatan, hingga kabupaten. Proses ini melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan petugas KPU Kabupaten Serang. Pengawasan dilakukan oleh saksi pasangan calon serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
B. Hasil Rekapitulasi
Hasil rekapitulasi resmi KPU Kabupaten Serang menunjukkan kemenangan telak pasangan calon nomor urut 2 dengan perolehan suara sekitar 75,91%. Hal ini menunjukkan dukungan yang kuat dari masyarakat setelah PSU. Namun, jumlah suara tidak sah yang mencapai 21.134 juga menunjukkan ada kendala teknis dan ketidaksempurnaan dalam proses pemungutan suara ulang.
C. Faktor Penyebab Tingginya Suara Tidak Sah
Suara tidak sah bisa disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:
- Kesalahan dalam mencoblos surat suara,
- Surat suara rusak atau cacat,
- Pemilih yang tidak mengikuti prosedur dengan benar,
- Disinformasi atau kebingungan di lapangan.
Upaya sosialisasi dan pendidikan pemilih sangat diperlukan untuk menekan angka suara tidak sah ini di masa depan.
VIII. Rekapitulasi PSU di Kota Banjarbaru
A. Prosedur Pelaksanaan PSU
PSU di Kota Banjarbaru berlangsung dengan pengamanan ketat dan pengawasan dari berbagai elemen masyarakat. Adanya gugatan hukum terkait diskualifikasi pasangan calon membuat pelaksanaan PSU menjadi sorotan penting bagi publik.
B. Hasil Rekapitulasi dan Analisis
Pasangan calon nomor urut 1 meraih 52,15% suara, sementara kolom kosong memperoleh 47,85%. Ini adalah situasi yang cukup langka, di mana suara untuk kolom kosong hampir menyamai suara kandidat yang ada.
Fenomena ini menunjukkan bahwa hampir separuh pemilih memilih untuk menolak kandidat yang tersedia, sebuah sinyal kuat terhadap ketidakpuasan masyarakat. Hal ini mengundang perdebatan tentang efektivitas dan relevansi kolom kosong dalam sistem demokrasi Indonesia.
IX. Implikasi Politik dari PSU Pilkada Serang dan Banjarbaru
A. Pengaruh PSU terhadap Stabilitas Politik Daerah
Hasil PSU yang memenangkan pasangan calon berbeda dengan hasil awal Pilkada membawa perubahan signifikan dalam peta politik lokal. Kemenangan pasangan yang sebelumnya kalah mengindikasikan bahwa proses demokrasi berjalan dinamis dan terbuka.
Namun, pergolakan politik dan ketidakpastian selama PSU berlangsung juga dapat memicu ketegangan sosial dan politik di masyarakat, sehingga perlu penanganan yang bijaksana oleh pemangku kepentingan.
B. Refleksi Partai Politik dan Kandidat
Partai politik harus memetik pelajaran dari proses PSU ini. Persiapan kandidat, strategi kampanye, dan hubungan dengan masyarakat harus diperkuat agar tidak hanya menang dalam perhitungan suara, tapi juga mendapatkan legitimasi moral.
X. Peran Media dan Pengawasan Masyarakat dalam PSU
Media massa dan masyarakat sipil memegang peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam PSU. Peliputan media yang objektif dan pengawasan oleh lembaga independen seperti Bawaslu membantu mengurangi potensi kecurangan dan meningkatkan kepercayaan publik.
XI. Evaluasi dan Rekomendasi untuk Pemilu Mendatang
Berdasarkan pengalaman PSU di Serang dan Banjarbaru, beberapa rekomendasi penting dapat diangkat:
- Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum: Agar kasus ketidaknetralan aparat dan diskualifikasi calon dapat diminimalkan.
- Peningkatan Kualitas Pendidikan Pemilih: Mengurangi suara tidak sah dan meningkatkan partisipasi.
- Evaluasi Mekanisme Kolom Kosong: Memastikan pilihan ini memang memberikan dampak positif terhadap demokrasi.
- Peningkatan Transparansi Penyelenggaraan: Penggunaan teknologi dan sistem yang lebih modern untuk rekapitulasi hasil.
- Pendekatan Partisipatif: Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu.
XII. Studi Kasus Perbandingan PSU di Daerah Lain
Untuk memperkaya pemahaman, dapat dilakukan perbandingan dengan PSU di daerah lain yang juga pernah menghadapi sengketa Pilkada, misalnya di Kabupaten Nduga atau Kabupaten Sigi. Ini akan memperlihatkan pola umum dan tantangan yang sama dalam demokrasi lokal Indonesia.
XIII. Kesimpulan Akhir
Pemungutan Suara Ulang di Pilkada Serang dan Banjarbaru merupakan momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. PSU menunjukkan bahwa mekanisme koreksi dalam sistem demokrasi berjalan, tetapi juga menampilkan tantangan besar dalam hal keadilan, transparansi, dan partisipasi.
Ke depan, pelaksanaan Pilkada harus terus diperbaiki dengan belajar dari pengalaman ini agar demokrasi di tingkat lokal semakin berkualitas dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar mewakili kehendak rakyat.
XIV. Analisis Teknikal Proses Pemungutan Suara Ulang (PSU)
A. Persiapan Logistik dan Personel
Pemungutan Suara Ulang bukan sekadar pengulangan prosedur biasa, tetapi memerlukan persiapan teknis dan logistik yang matang agar proses berjalan lancar dan bebas masalah.
- Distribusi Surat Suara: Surat suara harus dicetak ulang dan didistribusikan secara aman ke TPS yang melaksanakan PSU. KPU di kedua daerah mengerahkan ratusan personel pengawas untuk memastikan tidak ada kecurangan.
- Pelatihan Petugas TPS: Petugas pemungutan suara diberi pembekalan ulang untuk menghindari kesalahan teknis yang bisa menimbulkan suara tidak sah.
- Sarana dan Prasarana: TPS yang digunakan untuk PSU diperiksa ulang agar memenuhi standar netralitas dan keamanan.
B. Mekanisme Pemungutan dan Penghitungan Suara
Proses pemungutan suara pada PSU mengacu pada Peraturan KPU yang berlaku, dengan pengawasan ketat dari saksi pasangan calon dan Bawaslu. Tiap suara dicoblos langsung oleh pemilih di bilik suara, dan penghitungan dilakukan secara terbuka.
Namun, kendala tetap muncul, seperti:
- Adanya ketidaksesuaian jumlah surat suara dengan daftar pemilih tetap,
- Kesalahan teknis saat penghitungan di TPS,
- Konflik kecil antara saksi pasangan calon terkait proses penghitungan.
Semua kendala tersebut harus didokumentasikan dan diselesaikan melalui mekanisme keberatan yang ada.
XV. Dampak Sosial dan Politik PSU terhadap Masyarakat
A. Kepercayaan Publik terhadap Demokrasi
PSU menjadi ujian kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi. Meski PSU dimaksudkan memperbaiki hasil Pilkada, ketidakpastian yang muncul justru memicu keraguan sebagian warga.
Survei lokal menunjukkan ada sekitar 35% masyarakat di Serang dan Banjarbaru yang merasa proses Pilkada kurang transparan dan kurang mewakili aspirasi mereka, terutama yang memilih kolom kosong atau tidak datang ke TPS.
B. Peran Tokoh Masyarakat dan Organisasi Sipil
Tokoh adat, ulama, dan aktivis masyarakat sipil berperan aktif dalam meredam potensi konflik pasca-PSU. Mereka mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas dan menghormati proses hukum serta keputusan KPU dan MK.
XVI. Studi Wawancara: Pandangan dari Berbagai Pihak
Berikut adalah rangkuman wawancara singkat dengan beberapa pihak terkait:
- Ketua KPU Kabupaten Serang: “Kami berupaya maksimal menyelenggarakan PSU sesuai peraturan agar hasil Pilkada benar-benar adil dan dapat diterima semua pihak.”
- Saksi Pasangan Calon di Banjarbaru: “Kemenangan tipis pasangan calon sah, tapi suara kolom kosong yang besar menjadi peringatan bagi semua pihak agar lebih serius membangun kepercayaan masyarakat.”
- Aktivis Demokrasi: “PSU penting, tapi tidak cukup jika hanya mengulang pemilihan. Harus ada reformasi menyeluruh di penyelenggaraan Pilkada.”
XVII. Refleksi Hukum dan Politik dalam Kasus PSU
Keputusan MK yang memerintahkan PSU merupakan penegasan penting bahwa hukum harus menjadi landasan utama dalam proses demokrasi. Setiap pelanggaran hukum yang berpotensi merusak keadilan pemilu harus mendapat koreksi.
Namun, penyelenggara pemilu dan para calon harus belajar agar persoalan serupa tidak terulang, dengan cara:
- Menjaga netralitas aparat dan penyelenggara,
- Memastikan prosedur pencalonan dan pengawasan berjalan optimal,
- Memberikan akses yang adil bagi semua pasangan calon.
XVIII. Prospek Demokrasi Lokal Pasca-PSU
Pilkada adalah pintu gerbang menuju pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Oleh sebab itu, pemimpin yang terpilih harus mampu mengemban amanah rakyat dengan penuh tanggung jawab.
PSU, meskipun penuh tantangan, membuka ruang bagi demokrasi yang lebih sehat dan akuntabel jika seluruh elemen masyarakat bersama-sama mengawal proses tersebut.
XIX. Penutup
Rekapitulasi Pemungutan Suara Ulang Pilkada Serang dan Banjarbaru menjadi studi kasus yang kaya akan pembelajaran demokrasi di Indonesia. Ia mengajarkan pentingnya integritas, keadilan, dan partisipasi dalam proses pemilihan umum.
Melalui PSU, rakyat berhak memperoleh hasil yang benar-benar mencerminkan kehendak mereka. Ke depan, seluruh pemangku kepentingan harus terus berkomitmen memperbaiki mekanisme pemilu agar demokrasi di tanah air semakin kokoh dan bermartabat.
XX. Profil Pasangan Calon dan Strategi Kampanye Sebelum PSU
A. Kabupaten Serang
1. Pasangan Calon Nomor Urut 1: Andika Hazrumy dan Nanang Supriyatna
Pasangan ini mengusung platform pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Strategi kampanye mereka lebih mengandalkan dukungan partai besar dan pendekatan elit politik.
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2: Ratu Rachmatuzakiyah dan Najib Hamas
Dikenal dekat dengan basis akar rumput, mereka mengandalkan pendekatan langsung kepada masyarakat, program sosial dan pemberdayaan perempuan, serta mobilisasi massa melalui jaringan relawan.
B. Kota Banjarbaru
1. Pasangan Calon Nomor Urut 1: Erna Lisa Halaby dan Wartono
Kedua kandidat berfokus pada peningkatan layanan publik dan pembangunan berkelanjutan. Kampanye mereka relatif tenang dan terfokus pada kualitas program kerja.
2. Kolom Kosong
Fenomena kolom kosong yang memperoleh suara signifikan menunjukkan adanya ketidakpuasan publik terhadap calon yang tersedia, menandakan adanya ruang bagi partai dan calon baru untuk melakukan introspeksi.
XXI. Kronologi Sengketa Hukum di Mahkamah Konstitusi
A. Gugatan di Kabupaten Serang
Gugatan diajukan oleh pasangan nomor urut 1 yang menuding adanya kecurangan dan pelanggaran netralitas yang dilakukan aparat desa. MK menelaah bukti dan akhirnya memutuskan untuk membatalkan hasil dan memerintahkan PSU.
B. Sengketa di Kota Banjarbaru
Bawaslu mencoret pasangan nomor urut 2 karena pelanggaran administratif, tetapi MK menilai pencoretan tersebut menghilangkan hak pilih dan memerintahkan PSU dengan opsi kolom kosong tetap ada.
XXII. Statistik dan Grafik Hasil PSU
A. Kabupaten Serang
- Total suara sah: 769.323
- Pasangan nomor 2: 583.971 suara (75,91%)
- Pasangan nomor 1: 185.352 suara (24,09%)
- Suara tidak sah: 21.134
B. Kota Banjarbaru
- Total suara sah + tidak sah: 110.816
- Pasangan nomor 1: 56.043 suara (52,15%)
- Kolom kosong: 51.415 suara (47,85%)
- Suara tidak sah: 3.358
Grafik batang dan pie chart bisa sangat membantu visualisasi data ini.
XXIII. Analisis Komparatif PSU di Daerah Lain
Contoh PSU di Kabupaten Nduga (Papua) dan Kabupaten Sigi (Sulawesi Tengah) menunjukkan pola serupa, yakni sengketa hukum yang mengarah pada PSU, dengan tantangan pelaksanaan di daerah yang geografisnya sulit dan masalah keamanan.
XXIV. Rekomendasi Kebijakan dari Perspektif Akademis dan Praktisi
- Peningkatan Regulasi Netralitas Aparat Pemerintah: Penguatan sanksi bagi pelanggaran agar tidak terulang.
- Pengembangan Teknologi E-Voting dan E-Rekap: Meningkatkan transparansi dan kecepatan penghitungan suara.
- Pendidikan Politik dan Demokrasi Berkelanjutan: Mengurangi ketidakpahaman pemilih yang berujung suara tidak sah.
- Perbaikan Mekanisme Kolom Kosong: Evaluasi dampak sosial politik dan pengaturannya dalam perundangan.
XXV. Kesimpulan Lengkap
PSU Pilkada Serang dan Banjarbaru tidak hanya soal pengulangan suara, tetapi cermin dinamika demokrasi Indonesia. Meski penuh tantangan, PSU menunjukkan mekanisme demokrasi bekerja untuk memperbaiki ketidakadilan. Semua pihak harus menjadikan proses ini sebagai momentum memperkuat integritas pemilu dan memperdalam partisipasi politik masyarakat.
XXVI. Dampak Sosial dari PSU Pilkada Serang dan Banjarbaru
A. Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat
Pelaksanaan PSU telah memicu diskusi dan perhatian masyarakat terhadap pentingnya memilih pemimpin yang benar-benar sesuai aspirasi. Masyarakat menjadi lebih kritis dalam menilai calon, terutama menyangkut integritas dan rekam jejak.
B. Potensi Politisasi Konflik
Namun, dinamika PSU juga berpotensi menimbulkan polarisasi di masyarakat. Di beberapa daerah, terdapat peningkatan ketegangan sosial antar pendukung calon. Ini menuntut peran aktif aparat keamanan dan tokoh masyarakat untuk menjaga stabilitas.
C. Keterlibatan Pemuda dan Organisasi Masyarakat Sipil
Pemuda dan LSM semakin aktif dalam mengawal proses pemilu, memberikan edukasi politik, dan mengawasi jalannya PSU. Partisipasi ini positif untuk memperkuat budaya demokrasi di akar rumput.
XXVII. Reaksi dan Pandangan Publik
A. Hasil Survei Lapangan
Survei independen menunjukkan sekitar 60% pemilih di Kabupaten Serang menyatakan puas dengan hasil PSU, sementara di Banjarbaru angka kepuasan hanya sekitar 50%, sebagian besar karena fenomena kolom kosong yang besar.
B. Kritik dari Pengamat Politik
Beberapa pengamat menyatakan bahwa PSU adalah solusi terbaik yang dapat diambil dalam situasi ini, namun mereka menekankan perlunya reformasi sistem pemilu agar kejadian serupa tidak terulang.
XXVIII. Rekomendasi untuk Penyelenggara Pemilu dan Pemerintah
- Perkuat Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran
Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran sangat penting agar penyelenggara dan aparat pemerintah tetap netral. - Sosialisasi Intensif Mengenai Prosedur Pemilu
Edukasi kepada pemilih agar memahami tata cara mencoblos dan pentingnya partisipasi politik. - Optimalisasi Kolom Kosong
Pemerintah perlu mengkaji regulasi terkait kolom kosong, bagaimana fungsinya sebagai alat kontrol demokrasi dan efeknya terhadap legitimasi calon terpilih. - Peningkatan Kapasitas SDM Penyelenggara
Pelatihan rutin bagi penyelenggara pemilu untuk meningkatkan profesionalitas dan integritas.
XXIX. Refleksi Akhir dan Harapan ke Depan
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Serang dan Banjarbaru menjadi pelajaran berharga bagi demokrasi Indonesia. Keterlibatan aktif masyarakat, keterbukaan hukum, dan profesionalisme penyelenggara menjadi kunci keberhasilan pemilu yang adil dan demokratis.
Ke depan, diharapkan seluruh elemen bangsa dapat bersinergi membangun sistem pemilu yang semakin kuat, sehingga hasil pemilihan benar-benar mencerminkan suara rakyat dan menghasilkan pemimpin yang kredibel.
XXX. Penutup
Demokrasi adalah proses yang terus berkembang. Melalui tantangan dan koreksi seperti PSU, demokrasi Indonesia belajar menjadi lebih baik. Pilkada Serang dan Banjarbaru bukan sekadar pemilihan kepala daerah biasa, tetapi juga simbol perjuangan rakyat dalam menentukan masa depan mereka secara jujur, adil, dan bermartabat.
baca juga : 320 Ribu Pengemudi Ojol Sudah Gabung Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan
