Satgas MBG Ciamis Dalam Sorotan: Mumu Minta DPRD Tak Ambil Sikap Saat 10 Dapur SPPG Ditutup

bila salsabila3 jam ago

0 2 minutes read

Dalam dunia yang semakin sadar akan pentingnya lingkungan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ciamis, yang dijalankan oleh Satgas MBG Ciamis, mendapatkan perhatian serius. Penutupan sementara 10 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi sorotan, bukan hanya karena dampaknya terhadap program pangan, tetapi juga karena implikasi lebih luas terhadap isu lingkungan.

Pengelolaan Lingkungan dalam Program MBG

Mumu, Ketua Harian PermataLingga, menegaskan pentingnya perhatian terhadap dampak ekologis dalam program sebesar MBG. Menurutnya, harus ada perencanaan dan manajemen yang baik terhadap dampak lingkungan sejak tahap awal hingga operasional dapur SPPG.

Ada risiko kerusakan lingkungan jika pengelolaan limbah dapur berskala besar tidak memadai, terutama di daerah dengan banyak sumber air dan sungai seperti Ciamis. “Jangan sampai program yang bertujuan memperbaiki gizi anak-anak ini justru menciptakan masalah lingkungan baru,” kata Mumu.

Penutupan Sementara Dapur SPPG

Keputusan penutupan sementara dapur SPPG di Ciamis diambil setelah pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap kesiapan fasilitas dapur di berbagai daerah. Badan Gizi Nasional (BGN) melalui surat resmi yang dikeluarkan tanggal 10 Maret 2026 memerintahkan penutupan sementara operasional sejumlah dapur MBG di Jawa Barat.

Terungkap bahwa sejumlah dapur belum memenuhi standar sanitasi. Beberapa diantaranya belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan belum membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), meski telah beroperasi lebih dari 30 hari. Selain itu, beberapa dapur juga belum menyediakan fasilitas tempat tinggal bagi kepala SPPG, pengawas gizi, dan pengawas keuangan sebagaimana ketentuan teknis program MBG.

Persoalan Lingkungan dalam Pelaksanaan Program

Mumu menunjukkan bahwa persoalan lingkungan belum menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program di tingkat daerah. “Ketika dapur skala besar beroperasi setiap hari, otomatis menghasilkan limbah organik dan air buangan. Jika tidak dikelola melalui IPAL, limbah itu bisa langsung masuk ke lingkungan dan merusak ekosistem,” ujarnya.

Potensi Pencemaran Sungai dan Lingkungan

Menurut Mumu, Ciamis memiliki banyak aliran sungai yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Jika limbah dari dapur MBG dibuang tanpa pengolahan yang tepat, ini dapat merusak kualitas air yang digunakan oleh warga.

Mumu menekankan bahwa pengelolaan limbah harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah dan pengelola dapur, bukan hanya sebagai syarat administratif. “IPAL bukan hanya kewajiban di atas kertas. Itu sistem penting untuk menjaga lingkungan tetap sehat,” kata Mumu.

Pembangunan Dapur MBG dan Pengelolaan Limbah

Menurut Mumu, pembangunan dapur MBG seharusnya sudah langsung disertai dengan sistem sanitasi dan pengolahan limbah sejak awal. “Kalau program ini ingin berjalan jangka panjang, pengelola harus memikirkan dampak lingkungan sejak awal. Jangan sampai program gizi justru meninggalkan jejak pencemaran,” tambahnya.

Peningkatan Pengawasan Lingkungan

Mumu juga meminta pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan lingkungan terhadap operasional dapur MBG. Menurutnya, pengawasan tidak boleh hanya terfokus pada distribusi makanan atau jumlah penerima manfaat, tetapi juga pada keseimbangan antara pelayanan sosial dan perlindungan lingkungan.

“Program nasional sebesar ini harus berjalan dengan standar tinggi. Pengelolaan limbah, sanitasi, dan kesehatan lingkungan harus menjadi perhatian utama,” tegasnya. Ia berharap penghentian operasional dapur di Ciamis menjadi momentum evaluasi bagi seluruh pengelola program.

Peran DPRD dalam Pengawasan Program

Lebih lanjut, Mumu juga menyoroti peran lembaga legislatif dalam memastikan program MBG berjalan sesuai aturan. Setiap komisi di DPRD Kabupaten Ciamis memiliki ruang pengawasan yang berbeda, meliputi tata pemerintahan, sektor ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup, serta kesejahteraan rakyat.

Mumu menekankan bahwa setiap komisi perlu menjalankan fungsi pengawasan tersebut secara proporsional agar program MBG benar-benar memberi manfaat tanpa menimbulkan persoalan baru. “Program ini menyangkut kesehatan generasi bangsa sekaligus keberlanjutan lingkungan. Semua pihak harus menjalankan tugasnya secara serius,” kata Mumu.