HUKUM & KRIMINAL korupsi Law Firm Stars & Partnership Padangsidimpuan Posmetro Medan Tri Zenius Perdana Limbong

Firma Hukum Stars & Partnership Dukung Penetapan Tersangka Baru Kasus Korupsi Proyek Deker Padangsidimpuan

bila salsabila3 minggu ago

11 2 minutes read

Kemajuan terbaru dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan deker di Kota Padangsidimpuan kini menjadi sorotan publik. Proyek yang didanai oleh APBD dengan anggaran mencapai Rp2,3 miliar ini memasuki fase baru setelah penyidik menetapkan seorang tersangka tambahan yang dikenal dengan inisial RSN. Kejadian ini menunjukkan adanya perkembangan signifikan dalam upaya penegakan hukum di daerah tersebut.

Peran Firma Hukum Stars & Partnership

Tri Zenius Perdana Limbong, S.H., Managing Partner dari Firma Hukum Stars & Partnership, yang juga merupakan kuasa hukum bagi tersangka FP, memberikan apresiasi terhadap tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum. Dia menilai bahwa penetapan tersangka baru ini mencerminkan profesionalisme dan integritas dalam proses penyidikan kasus korupsi proyek deker Padangsidimpuan.

“Langkah ini menunjukkan bahwa penyidik beroperasi dengan transparan dan menjunjung tinggi prinsip keadilan, tanpa adanya perlakuan berbeda terhadap siapa pun,” ujarnya dalam pernyataan resmi terkait perkembangan kasus ini.

Sikap Kooperatif Klien

Tri Zenius menegaskan bahwa penetapan tersangka RSN tidak dapat dipisahkan dari sikap kooperatif kliennya selama proses penyidikan berlangsung. Ia mengklaim bahwa keterbukaan FP, yang didampingi oleh tim hukum secara intensif, telah membantu penyidik dalam menguraikan konstruksi perkara dengan lebih jelas.

“Klien kami telah memberikan keterangan yang jujur dan berbasis fakta. Hal ini memungkinkan penyidik untuk mengembangkan perkara dengan lebih baik,” jelasnya lebih lanjut.

Pentingnya Penegakan Hukum yang Adil

Meskipun demikian, Tri Zenius juga melontarkan kritik kepada aparat kepolisian. Dia meminta agar Kapolres Padangsidimpuan segera melakukan penahanan terhadap RSN. Menurutnya, langkah ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum yang berlaku.

“Kami ingin menekankan bahwa tidak boleh ada kesan diskriminatif dalam penegakan hukum. Semua individu yang terlibat harus diperlakukan dengan adil, sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Dampak Korupsi Terhadap Masyarakat

Lebih jauh, Tri Zenius menyoroti bahwa korupsi yang terjadi dalam sektor infrastruktur publik bukan hanya sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan pengkhianatan terhadap kepentingan masyarakat secara luas. Ia menggarisbawahi pentingnya menyelesaikan perkara ini hingga ke pengadilan.

Korupsi merugikan anggaran daerah yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Proyek infrastruktur yang tidak transparan menghambat pembangunan daerah.
Korupsi menciptakan ketidakadilan sosial di kalangan masyarakat.
Penyelesaian kasus korupsi dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Pentingnya penegakan hukum yang konsisten untuk mencegah praktik korupsi di masa depan.

“Hukum tidak boleh hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Siapa pun yang terlibat dan menikmati kerugian negara harus bertanggung jawab,” pungkasnya, menegaskan komitmennya terhadap penegakan hukum yang adil dan transparan.